Pasal 2

(1) Dalam rangka penanganan Sampah Laut perlu

ditetapkan strategi, program, dan kegiatan yang

sinergis, terukur, dan terarah untuk mengurangi

jumlah sampah di laut, terutama sampah plastik,

dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penanganan

Sampah Laut Tahun 2018-2025.

(2) Rencana Aksi merupakan dokumen perencanaan yang

memberikan arahan strategis bagi kementerian/

lembaga dan acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk percepatan penanganan sampah laut

untuk periode 8 (delapan) tahun, terhitung sejak

tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

(3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui strategi yang meliputi:

• gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan;

• pengelolaan sampah yang bersumber dari darat;

• penanggulangan sampah di pesisir dan laut;

• mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan,

pengawasan, dan penegakan hukum; dan

• penelitian dan pengembangan.

(4) Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.