Pasal 10

(1) Rencana Aksi diintegrasikan dengan dokumen

perencanaan pembangunan nasional yaitu Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional periode berikutnya.

(2) Rencana Aksi di daerah diintegrasikan dengan

dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(3) Rencana Aksi dapat ditinjau kembali secara berkala

sesuai dengan perkembangan.

(4) Dalam proses peninjauan kembali, sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), program dan kegiatan

Rencana Aksi dapat disesuaikan dengan prioritas nasional.

(5) Peninjauan kembali Rencana Aksi dilakukan oleh

kementerian/lembaga dan dikoordinasikan oleh

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bersama

dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional.

(6) Hasil peninjauan kembali dapat dijadikan dasar

penyesuaian Rencana Aksi.