Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Infrastruktur Informasi Vital yang selanjutnya

disingkat IIV adalah Sistem Elektronik yang

memanfaatkan teknologi informasi dan/atau teknologi operasional, baik berdiri sendiri maupun saling

bergantung dengan Sistem Elektronik lainnya dalam

menunjang sektor strategis, yang jika terjadi gangguan, kerusakan, dan/atau kehancuran pada

infrastruktur dimaksud berdampak serius terhadap

kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan

dan keamanan, atau perekonomian nasional.

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan

data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,

2022, No. 129 -3-

electronic data interchange (EDI), surat elektronik

(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti

atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

memahaminya.

1. Keamanan Siber adalah upaya adaptif dan inovatif

untuk melindungi seluruh lapisan ruang siber termasuk aset informasi yang ada di dalamnya, dari

ancaman dan serangan siber, baik bersifat teknis

maupun sosial.

1. Insiden Siber adalah satu atau serangkaian kejadian

yang mengganggu atau mengancam berjalannya

Sistem Elektronik.

1. Tim Tanggap Insiden Siber adalah sekelompok orang

yang bertanggung jawab menangani Insiden Siber

dalam ruang lingkup yang ditentukan terhadapnya.

1. Kementerian atau Lembaga adalah Instansi

Penyelenggara Negara yang bertugas mengawasi dan

mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya.

1. Penyelenggara IIV adalah Instansi Penyelenggara

Negara, badan usaha, dan/atau organisasi yang memiliki dan/atau mengoperasikan IIV.

1. Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi

legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan

peraturan perundang-undangan.

1. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya

disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

keamanan siber dan sandi.