Pasal 2

(1) Untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan

mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat

melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain

dan/atau lembaga/organisasi internasional.

(2) Kerja sama perdagangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan melalui Perjanjian Perdagangan

Internasional.

(3) Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) selain dilakukan dengan negara

lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, juga dapat dilakukan dengan subjek hukum internasional

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.