Pasal 2

(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan untuk

pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, PT Hutama Karya (Persero) menyusun Rencana

Pengusahaan Jalan Tol, yang meliputi:

• dokumen teknis;

• dokumen rencana usaha; dan

• dokumen hukum.

(2) Rencana Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), disampaikan oleh PT Hutama Karya (Persero) kepada Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat untuk mendapat penetapan paling

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Presiden ini

diundangkan.

(3) Rencana Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sejak diterimanya Rencana Pengusahaan Jalan Tol yang

www.peraturan.go.id

2017, No.185 -4-

disampaikan oleh PT Hutama Karya (Persero)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).