Pasal 43

(1) Menteri menerbitkan Sertifikat Dukungan.

(21 Sertifikat Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah terpenuhinya persyaratan dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan Konvensi, Persetujuan Pelaksanaan, dan/atau Regulasi Otoritas secara berkelanjutan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikit terdiri atas:

• dokumen analisis potensi pengelolaan Mineral di KDLI yang disusun sesuai dengan standar dan ketentuan yang diatur oleh Menteri;

• rencana kerja pengelolaan Mineral di KDLI yang disusun sesuai dengan Regulasi Otoritas;

• kajian pengelolaan lingkungan dan rencana manajemen lingkungan pada wilayah pengelolaan Mineral di KDLI yang disusun sesuai dengan kriteria Regulasi Otoritas di KDLI;

• rencana mitigasi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran akibat aktivitas di KDLI;

• jaminan...

SK No 188907A

FRESIDEN

• jaminan asuransi atau bukti kemampuan teknis dan finansial penanggulangan kecelakaan dan pencemaran termasuk tanggung jawab ganti rugi yang dapat terjadi;
• dokumen rencana pelatihan sesuai dengan Regulasi Otoritas: dan
• pakta integritas yang menyatakan komitmen untuk:

1. melaksanakan kewajiban pemohon dan negara sponsor serta bersedia mematuhi ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional;
2. mematuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam Konvensi;
3. mengajukan permohonan kontrak kepada Otoritas dengan jangka waktu sesuai dengan Sertifikat Dukungan yang diberikan; dan
4. tidak memberikan informasi apapun terkait dengan permohonan yang diberikan kepada pihak lain.

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling

sedikit terdiri atas:

• memiliki kualifikasi untuk melakukan kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi;
• memiliki kualifikasi dari segi kemampuan finansial, teknologi, dan sumber daya manusia;
• memiliki kualifikasi dengan performa baik berdasarkan penilaian Otoritas jika Badan Usaha telah memiliki kontrak dengan Otoritas; dan
• melaksanakan kewajiban pemohon dan negara sponsor serta bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan Konvensi, Persetujuan Pelaksanaan, danf atau Regulasi Otoritas secara berkelanjutan.

(5) Selain persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat (4), untuk Badan Usaha Asing harus memiliki:

• perjanjian kerja sama yang disepakati dengan Menteri atau BUMN yang ditugaskan Menteri; dan
• surat dukungan sebagai Kontraktor yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh negara asal Badan Usaha Asing. Pasal44...

SK No 188908A

PRESIDEN