Pasal 42

(1) Pengelola Kawasan atau badan usaha yang

menyelenggarakan Penyediaan Infrastnrktur berhak atas setiap hasil dari usaha properti bersangkutan, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban kepada pihak lain sehubungan dengan pendayagunaan tanah atau ruang terkait. (21 Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pengelola Kawasan atau badan usaha yang menyelenggarakan Penyediaan Infrastruktur berdasarkan permohonan dari Pengelola Kawasan atau badan usaha yang menyelenggarakan Penyediaan Infrastruktur setelah mendapatkan rekomendasi dari Pengelola P3NK.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l

disampaikan melalui Pengelola P3NK yang paling sedikit memuat:

• usulan bentuk insentif;
• usulan besaran insentif; dan jangka waktu pemberian insentif. c. usulan (41 Berdasarkan hasil penelaahan mengenai permohonan insentif, Pengelola P3NK menyampaikan rekomendasi pemberian insentif kepada Pemerintah Daerah.

(5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat

berupa:

• pembebasan atau keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
• pembebasan atau keringanan kewajiban pembayaran kepada Pemerintah Daerah sehubungan dengan pemanfaatan BMD; atau
• insentif bentuk lainnya baik berupa insentif fiskal maupun insentif non-fiskal.

(6) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pengelola. . .

SK No 189920A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(71 Pengelola Kawasan atau badan usaha yang menyelenggarakan Penyediaan Infrastruktur harus melaporkan penyelenggaraan integrasi horizontal penyediaan Infrastruktur dan usaha properti secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Pengelola P3NK.

Bagian Kesatu Umum