Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja pegawai

diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia setelah

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi dan/atau menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan.