Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh

negara kepada inventor atas hasil Invensinya di

bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensi tersebut atau

memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk

melaksanakannya.

1. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke

dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang

spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan

produk atau proses.

1. Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik

Paten, pihak yang menerima hak atas Paten

tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut

yang terdaftar dalam daftar umum Paten.

1. Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu

Invensi yang dihasilkan, dalam hubungan kerja

atau Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data

dan/atau sarana yang tersedia dalam

pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak

mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi

atau Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan

oleh inventor dalam hubungan dinas atau Pemegang Paten dari penerima lisensi-wajib atau

Pemegang Paten atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum.

1. Hari adalah hari kerja.

www.peraturan.go.id

2020, No.171 -3-

Bagian Kesatu

Umum