Pasal 12

(1) Dalam hal terdapat pengaturan yang diperlukan dalam

pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa:

• pengalihan anggaran antar kementerian/lembaga;
• penyesuaian belanja negara secara otomatis; dan/atau
• earmarking belanja dalam rangka menghadapi ancaman terhadap perekonomian dan/atau instabilitas sistem keuangan.