Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang

selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian

ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

1. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang

selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

1. Rehabilitasi Medis adalah proses penanganan medis

secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik dan mental Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

1. Rehabilitasi Sosial adalah proses kegiatan pemulihan

secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak Korban dan/atau Anak Saksi dapat kembali

melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di

masyarakat.

1. Jaminan Keselamatan adalah suatu upaya untuk

melindungi dan memberikan rasa aman bagi Anak

Korban dan/atau Anak Saksi baik fisik, mental, maupun

sosial.

1. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Anak Saksi dan Anak Korban yang dilaksanakan

oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang

www.peraturan.go.id

2020, No.164 -3-

bertugas dan berwenang untuk memberikan

Perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

tentang Perlindungan Saksi dan Korban.