Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang

Penghindaran Pajak Berganda yang Berkenaan dengan

Pajak atas Penghasilan (Agreement between the Government

www.peraturan.go.id

2018, No.155 -3-

of the Republic of Indonesia and the Government of the

Republic of Serbia for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income) yang telah ditandatangani di

Jakarta, Indonesia pada tanggal 28 Februari 2011, yang

salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa

Serbia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 September 2018

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 September 2018

,

ttd.

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia telah menandatangani Persetujuan

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Republik Serbia tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan

(Agreement between the Government of the Republic of

Indonesia and the Government of the Republic of Serbia for the Avoidance of Double Taxation with Respect to

Taxes on Income) di Jakarta, Indonesia pada tanggal

28 Februari 2011;

  • bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi antara

www.peraturan.go.id

2018, No.155 -2-

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Republik Serbia melalui penghindaran pajak berganda atas pajak penghasilan di kedua negara;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Referensi Silang (1)
UU 24/2000 — PERJANJIAN INTERNASIONAL