Pasal 8

(1) Tindak lanjut hasil Penilaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf c berupa koreksi nilai Barang Milik Negara pada Laporan Keuangan Kementeriarr Negara/kmbaga. (21 Koreksi nilai Barang Milik Negara pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar koreksi nilai Barang Milik Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

(3) Koreksi niLai Barang Milik Negara pada laporan

Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga dan laporan Keuangan Pemerintah Pusat dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 9...

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA