Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat

yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik

tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar

bermotor, dan/atau kapal motor sederhana

berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

1. Kapal Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat yang

selanjutnya disebut Kapal Pelayaran-Rakyat adalah

kapal yang memenuhi standar dan spesifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu

sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar

muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh

kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang

pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-

dan antarmoda transportasi.

1. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas

kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau

tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan

naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar

muat barang.

1. Perusahaan Pelayaran-Rakyat adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang

menyelenggarakan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat.

1. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk

ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

www.peraturan.go.id

2021, No.182 -4-