Pasal 9

(1) Menteri menugaskan BUMN penyelenggara

sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan

angkutan perintis perkeretaapian pada jaringan

pelayanan yang sudah beroperasi.

(2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), BUMN penyelenggara

sarana perkeretaapian dapat bekerja sama dengan Badan Usaha lain.

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran.

www.peraturan.go.id

2021, No.180 -8-

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Agustus 2021

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Agustus 2021

,

ttd.

www.peraturan.go.id