Pasal 41

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam

melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan sendiri, maupun dalam hubungan

antar Kementerian dengan lembaga lain yang terkait.