Pasal 4

(1) Koordinasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari:

• kementerian/lembaga untuk penilaian rencana kegiatan;
• kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
• kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk program Akreditasi nasional;
• kementerian/lembaga untuk rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangannya; dan
• kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk penyediaan data dan informasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

www.peraturan.go.id

2015, No.142 4

(2) Usulan dari kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari masyarakat dan/atau dunia usaha.