Pasal 5

(1) Koordinasi penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap sektor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:

• analisis spasial rencana kegiatan tiap-tiap sektor terhadap kesesuaian rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau rencana tata ruang wilayah;
• penilaian rencana kegiatan dan menyusun prioritas rencana kegiatan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
• paduserasi rencana kegiatan pada wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dan/atau konflik pemanfaatan sumber daya.

(2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

rekomendasi rencana kegiatan sektor.

(3) Dalam hal rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum ditetapkan, koordinasi dilakukan berdasarkan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.