Pasal 10

(1) Koordinasi penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil yang bersifat lintas provinsi dan kawasan tertentu yang bertujuan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dilakukan melalui:

• pengumpulan data dan informasi yang mendukung perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan budaya, kelembagaan, dan biogeofisik lingkungan setempat;
• pengumpulan data dan informasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
• pengolahan dan analisis data dan informasi.

(2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

penyajian data tematik dan informasi serta didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi sebagai dokumen publik.