Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2010 tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: a. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 1999; b. Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lain yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Kepada seluruh Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang pada saat berlakunya Peraturan PRESIDEN ini selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundangundangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

(1) Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan PRESIDEN ini. (2) Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan berdasarkan keputusan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Nasional atas tingkat pencapaian Reformasi Birokrasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

(1) Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai bulan Juli 2010. (2) Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara on top (tunjangan-tunjangan yang telah diberikan selama ini tetap berlaku).

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Peraturan PRESIDEN ini tidak diberikan kepada : a. Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA; b. Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

c. Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; d. Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara

yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA; e. Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; f. Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi. (2) Ketentuan lebih lanjut terhadap Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang tidak diberikan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan PRESIDEN ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO