Pasal 19

(1) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d ditetapkan dalam rangka menghubungkan antarpusat kegiatan serta antara pusat kegiatan dan pulau/kepulauan lain. (21 Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• pelabuhan penyeberangan; dan
• lintas penyeberangan.

(3) Pelabuhan...

SK No 167347 A

PRESIDEN

(3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21huruf a terdiri atas:

• pelabuhan kelas I; dan
• pelabuhan kelas II. (41 Pelabuhan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
• pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak (lintas penyeberangan); jaringan jalan nasional; b. terhubungkan dengan
• lokasi pelabuhan secara strategis berada pada sabuk penyeberangan nasional dan penghubung antarsabuk; dan
• pelabuhan yang diusahakan secara komersil.

(5) Pelabuhan kelas II sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria:

• pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak (lintas penyeberangan) ;
• terhubungkan dengan jalan arteri primer, jalan tol, jalan kolektor primer 1, dan jalan strategis nasional;
• lokasinya tidak berada pada konsepsi sabuk penyeberangan nasional; dan
• pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.

(6) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf b berupa lintas penyeberangan antarpulau. Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Laut