Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29, Direktorat Jenderal Kebudayaan

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang perfilman, kesenian,

tradisi, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;

• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah, dan tradisi;

• pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan

pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan;

www.peraturan.go.id

2019, No.207 -15-

• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan lembaga

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengelolaan cagar budaya, warisan budaya nasional

dan dunia, dan museum nasional, pembinaan dan

perizinan perfilman nasional, promosi, diplomasi, dan

pertukaran budaya antar daerah dan antar negara,

serta pembinaan dan pengembangan tenaga

kebudayaan;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang perfilman, kesenian, tradisi, kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, cagar

budaya, permuseuman, warisan budaya, dan

kebudayaan lainnya;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perfilman, kesenian, tradisi, kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan

lainnya;

• pengelolaan sistem pendataan kebudayaan;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah,

cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Kebudayaan; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kesepuluh

Inspektorat Jenderal