Pasal 4

(1) Dalam hal pembahasan Perjanjian Perdagangan

Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan bersama Pemerintah, Pemrakarsa

menyiapkan dokumen berupa:

• analisis strength, weakness, opportunity, and threat, atau analisis lainnya; dan

• prognosa.

(2) Dalam hal Perjanjian Perdagangan Internasional terdiri

dari sektor atau subsektor lintas kementerian/lembaga

pemerintah non kementerian, dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa

berdasarkan masukan masing-masing

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.