Pasal 3

(1) Perjanjian Perdagangan Internasional yang disampaikan

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk

memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat.

(2) Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan

www.peraturan.go.id

2020, No.154 -5-

Perwakilan Rakyat terhadap Perjanjian Perdagangan

Internasional yang disampaikan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling

lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang

dengan ketentuan sebagai berikut:

• dalam hal Perjanjian Perdagangan Internasional

menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi

kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan

perubahan atau pembentukan Undang-Undang,

pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang.

• dalam hal Perjanjian Perdagangan Internasional

tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.