Pasal 33

(1) Dalam Konsultasi Publik dilakukan proses dialogis antara Tim

Persiapan dengan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 dan masyarakat yang terkena dampak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.156 16

(2) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak

(3) Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau

kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan/tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan.

(4) Kehadiran Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak

atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan daftar hadir.

(5) Hasil kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam

Konsultasi Publik dituangkan dalam berita acara kesepakatan.