Pasal 4

(1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk

angkutan barang di laut wajib memenuhi prinsip-prinsip

sebagai berikut:

• melaksanakan pelayaran angkutan barang

berdasarkan tarif dan jaringan trayek yang

ditetapkan oleh Menteri;

• memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua

pengguna jasa sesuai standar pelayanan yang

ditetapkan oleh Menteri;

• menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta

angkutan barang; dan

• memenuhi sarana dan prasarana pelabuhan yang

ditetapkan oleh Menteri.

(2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi jaringan trayek utama maupun jaringan

www.peraturan.go.id

2017, No.165 -6-

trayek pendukung sebagai feeder ke pelabuhan kecil

lainnya.

(3) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk

angkutan barang di laut sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa subsidi angkutan barang di laut.