Pasal 17

(1) Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kewajiban

pelayanan publik untuk angkutan barang yang sudah

ditetapkan dalam APBN digunakan sebagai dasar untuk

www.peraturan.go.id

2017, No.165 -10-

membuat kontrak dengan Badan Usaha Milik Negara

dan/atau Badan Usaha lainnya yang akan melaksanakan

kewajiban pelayanan publik.

(2) Kontrak dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau

Badan Usaha lainnya di bidang angkutan ditandatangani

segera setelah diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran.

(3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat

paling sedikit:

• para pihak yang melakukan perjanjian;

• pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian

yang jelas;

• hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam

perjanjian;

• nilai atau kontrak perjanjian, serta syarat-syarat

pembayaran;

• persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan

terinci;

• ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam

hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;

• penyelesaian perselisihan; dan

• ketentuan mengenai keadaan memaksa.