Pasal 73

(1) Dalam rangka menunjang pengelolaan Kawasan Taman Nasional

Gunung Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Gubernur dapat membentuk suatu badan dan/atau lembaga, sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Pembentukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja, serta

pembiayaan badan dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gubernur.

(3) Pembentukan badan dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.