Pasal 67

(1) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dapat berupa:

• subsidi silang;
• kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
• penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
• pemberian kompensasi;
• penghargaan dan fasilitasi; dan/atau

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.160 50

• publikasi atau promosi daerah.

(2) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dapat berupa:

• pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
• kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
• kemudahaan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
• publikasi atau promosi daerah.

(3) Pemberian insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c dapat berupa:

• pemberian keringanan pajak;
• pemberian kompensasi;
• pengurangan retribusi;
• imbalan;
• sewa ruang;
• urun saham;
• penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
• kemudahan perizinan.