Pasal 6

(1) Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:

• persiapan teknis;

• pelaksanaan;

• pelaporan; dan

• pemantauan dan evaluasi.

(2) Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Dalam hal setiap bidang/subbidang DAK Fisik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memerlukan

standar teknis kegiatan, Kementerian

Negara/Lembaga dapat menyusun petunjuk

operasional.

(4) Dalam hal petunjuk operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) mengatur mengenai

pengelolaan DAK Fisik dalam APBD, petunjuk operasional disusun dengan memperhatikan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

pengelolaan keuangan daerah.

2022, No. 11 -7-

(5) Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan

Presiden ini diundangkan.

(6) Dalam hal terdapat perubahan petunjuk operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

menteri/pimpinan lembaga menetapkan perubahan

petunjuk operasional paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

Bagian Kedua

Persiapan Teknis