Pasal 7

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

1. PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diangkat

sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,

atau Bendahara Pengeluaran Pembantu sebelum Peraturan

Presiden ini mulai berlaku dan belum memiliki Sertifikat

Bendahara, dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan

tugas dan fungsinya sampai dengan jangka waktu 4

(empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden

ini mulai berlaku.

1. Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak

tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, anggota

Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang telah menduduki jabatan

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau

Bendahara Pengeluaran Pembantu paling singkat selama 2

(dua) tahun, dapat mengikuti Ujian Sertifikasi tanpa

mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.

1. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang telah

diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebelum Peraturan

www.peraturan.go.id

2016, No.13.

Presiden ini mulai berlaku, diakui dan diterbitkan Sertifikat

dengan nomor register sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Presiden ini.