Pasal 2

(1) PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diangkat

sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,

atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan

Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

harus memiliki Sertifikat Bendahara.

(2) Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN atau

pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

(3) Sertifikasi Bendahara dilakukan oleh Menteri Keuangan

yang dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan

Kementerian Keuangan yang mempunyai fungsi sebagai

pembina pejabat pengelola perbendaharaan.