Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN

adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan

fungsi bendahara umum negara.

1. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,

dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian

negara/lembaga pemerintah non kementerian.

1. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

untuk keperluan belanja negara dalam rangka

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga

pemerintah non kementerian.

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang

ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk

melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna

kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan.

1. Sertifikat Bendahara adalah keterangan tertulis dari

pejabat yang berwenang sebagai pengakuan atas karakter,

kompetensi, dan kemampuan seseorang untuk menjadi

Bendahara.

www.peraturan.go.id

2016, No.13.

1. Sertifikasi Bendahara adalah proses penilaian karakter,

kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan

ketrampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan

secara sistematis dan obyektif melalui ujian sertifikasi.

1. Ujian Sertifikasi adalah rangkaian proses uji secara

objektif untuk menilai karakter, kompetensi, dan

kemampuan untuk menjadi Bendahara Penerimaan,

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran

Pembantu berdasarkan standar kompetensi.

1. Pendidikan dan Pelatihan Bendahara adalah proses

penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka

meningkatkan kemampuan pegawai sesuai dengan

standar kompetensi yang ditetapkan.