Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan menengah yang

menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja

dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu dan

pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk

bekerja dan/atau berwirausaha dengan keahlian

terapan tertentu.

1. Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk

memberi, memperoleh, meningkatkan, dan

mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas,

disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat

keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan

jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk

bekerja dan/atau berwirausaha.

1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap

individu yang mencakup aspek pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan

standar yang ditetapkan.

1. Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan

kemampuan kerja yang mencakup aspek

pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta

sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas

dan syarat jabatan dan meliputi Standar Kompetensi

Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja

internasional, dan/atau Standar Kompetensi Kerja

khusus.

www.peraturan.go.id

2022, No.108 -3-

1. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian

sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis

dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar

Kompetensi Kerja.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1946. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

1. Kamar Dagang dan Industri yang selanjutnya disebut

KADIN adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan

bergerak dalam bidang perekonomian.