Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disertai dengan:

• naskah penjelasan urgensi dan pokok-pokok

pengaturan;

• surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian,

pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari menteri

atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan

perundang-undangan.