Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

(1) Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya

disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang

bersifat independen.

(2) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

(3) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang sosial.

(4) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

(5) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

mengalami hambatan dan kesulitan untuk

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

(6) Organisasi Penyandang Disabilitas yang selanjutnya

disingkat OPD adalah organisasi yang beranggotakan

Penyandang Disabilitas.

www.peraturan.go.id

2020, No.144 -3-