Pasal 20

(1) Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang

memangku jabatan di lingkungan Biro pada Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu yang

www.peraturan.go.id

2018, No.140 -8-

mempunyai tugas membantu DKPP dalam menangani

administrasi perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang

Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181)

tetap melaksanakan tugas sampai dengan

terbentuknya Sekretariat DKPP berdasarkan Peraturan

Presiden ini.

(2) Ketentuan tetap melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat juga berlaku sampai dengan diangkatnya pelaksana tugas Sekretaris DKPP

dan pelaksana tugas Kepala Bagian dan/atau Kepala

Subbagian.