Pasal 10

(1) Kementerian/lembaga dan/atau BUMN yang

melaksanakan Proyek Strategis Nasional men5rusun dokumen perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah beserta anggarannya.

(2) Jika dokumen perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah

beserta anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disusun oleh BUMN, dokumen dimaksud harus

terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kementerian/lembaga yang melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh BUMN.

(3) Dokumen perencanaan kebutuhan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 merupakan hasil koordinasi antara Menteri/Kepala dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua KPPIP untuk menentukan daftar peringkat prioritas Proyek Strategis Nasional.

(4) Berdasarkan daftar peringkat prioritas Proyek Strategis

Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri mengalokasikan Pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan

dokumen perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah beserta anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan tata cara penganggaran dana Pengadaan Tanah

untuk Proyek Strategis Nasional pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 1 1

SK No 038093 A

PRESIDEN

Pasal 1 1

Dalam hal dana untuk Pengadaan Tanah yang diajukan oleh kementerian/lembaga telah tersedia dalam anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1O, Menteri memberitahukan kepada Menteri/Kepala.