Pasal 38

(1) Badan Pembinaan Hukum TNI bertugas membantu

Panglima dalam menyelenggarakan pembinaan hukum

dan hak asasi manusia di lingkungan TNI, pembinaan penyelenggaraan oditurat, dan pemasyarakatan militer

dalam lingkungan peradilan militer.

(2) Badan Pembinaan Hukum TNI dipimpin oleh Kepala

Badan Pembinaan Hukum TNI yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan

oleh Kepala Staf Umum TNI.

(3) Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI dibantu oleh

Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Oditur

Jenderal TNI, Wakil Oditur Jenderal TNI, Kepala Pusat

Lembaga Pemasyarakatan Militer, Inspektur Badan Pembinaan Hukum TNI dan 4 (empat) Kepala Oditurat

Militer Tinggi.