Pasal 8

(1) Untuk mendukung pelaksanaan Koordinasi Strategis

Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3:

• Pemerintah Pusat menyusun rencana aksi nasional

pelayanan Kepemudaan; dan

• Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah

pelayanan Kepemudaan dengan mengacu pada

rencana aksi nasional.

(2) Rencana aksi nasional pelayanan Kepemudaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

(3) Ketentuan mengenai rencana aksi daerah pelayanan

Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan

Bupati/Walikota.