Pasal 19

(1) Hubungan kerja Tim Koordinasi bersifat koordinatif dan

konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan

www.peraturan.go.id

2017, No.163

integrasi kebijakan dan program masing-masing

kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan pelayanan

Kepemudaan.

(2) Hubungan kerja Tim Koordinasi, Tim Koordinasi tingkat

provinsi, dan Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota

bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Kerja