Pasal 15

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas pelaksana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Ketua pelaksana

dapat membentuk kelompok kerja.

(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling banyak berjumlah 5 (lima) kelompok kerja.

(3) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, masyarakat,

akademisi, praktisi, dan/atau dunia usaha.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan

tata kerja kelompok kerja diatur dengan Peraturan Ketua

pelaksana.

Bagian Keempat

Sekretariat