Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

  • rincian Anggaran Pendapatan Negara;

  • rincian Anggaran Belanja Negara; dan

  • rincian Pembiayaan Anggaran.

Pasal 2

Rincian Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

  • rincian Penerimaan Perpajakan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan

  • rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

www.peraturan.go.id

2016, No.153

Pasal 3

Rincian Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:

  • rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan

  • rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 4

(1) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

  • rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada

Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan

  • rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

(2) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dirinci menurut

organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, fungsi,

subfungsi, program, kegiatan, jenis belanja, sumber

dana, dan prakiraan maju sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Presiden ini.

(3) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian

Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci menurut

organisasi, unit organisasi, fungsi, program, kegiatan,

jenis belanja, dan sumber dana, termasuk anggaran

program pengelolaan subsidi, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

(1) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri

atas:

  • rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini;

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -4-

  • rincian Dana Bagi Hasil terdiri atas:
  1. rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan

Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang

Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan

Pasal 21 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;

  1. rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan

Bangunan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;

  1. rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

menurut Provinsi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VIII;

  1. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IX;

  1. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Mineral dan Batubara menurut Provinsi/

Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam

Lampiran X;

  1. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Kehutanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;

  1. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Perikanan menurut Kabupaten/Kota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;

dan

  1. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Panas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini;

  • rincian Dana Alokasi Umum menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

www.peraturan.go.id

2016, No.153

  • rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

  • rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

  • rincian Dana Insentif Daerah menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan

  • rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

(2) Rincian lebih lanjut Anggaran Transfer ke Daerah dan

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berupa:

  • rincian kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi

Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

  • rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan

Desentralisasi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota,

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Perubahan rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagai akibat dari:

  • perubahan data; dan/atau

  • kesalahan hitung,

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Dana Alokasi

Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e menjadi dasar bagi menteri/pimpinan lembaga

untuk menetapkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus

Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada masing-

masing bidang atau subbidang paling lama 7 (tujuh) hari

kerja setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -6-

Pasal 6

Rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf c tercantum dalam Lampiran XX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden

ini.

Pasal 8

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), rincian

Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan rincian Pembiayaan

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi

dasar penyusunan dan pengesahan masing-masing Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016.

Pasal 9

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Revisi pada masing-masing Bagian

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran

Bendahara Umum Negara yang telah disahkan sebelum

Peraturan Presiden ini berlaku, dinyatakan masih tetap

berlaku sampai dengan disahkannya revisi Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran masing-masing Bagian Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran

Bendahara Umum Negara berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan

Presiden ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

www.peraturan.go.id

2016, No.153

Pasal 11

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan

pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 288) dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Peraturan Presiden ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 137 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

288), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -8-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -10-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -12-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -14-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -16-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -18-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -20-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -22-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -24-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -26-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -28-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -30-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -32-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -34-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -36-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -38-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -40-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -42-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -44-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -46-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -48-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -50-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -52-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -54-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -56-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -58-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -60-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -62-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -64-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -66-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -68-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -70-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -72-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -74-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -76-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -78-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -80-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -82-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -84-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -86-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -88-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -90-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -92-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -94-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -96-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -98-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -100-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -102-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -104-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -106-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -108-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -110-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -112-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -114-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -116-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -118-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -120-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -122-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -124-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -126-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -128-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -130-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -132-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -134-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -136-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -138-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -140-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -142-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -144-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -146-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -148-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -150-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -152-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -154-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -156-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -158-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -160-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -162-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -164-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -166-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -168-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -170-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -172-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -174-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -176-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -178-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -180-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -182-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -184-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -186-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -188-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -190-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -192-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -194-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -196-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -198-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -200-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -202-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -204-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -206-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -208-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -210-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -212-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -214-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -216-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -218-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -220-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -222-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -224-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -226-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -228-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -230-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -232-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -234-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -236-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

2016, No.153 -238-

www.peraturan.go.id

2016, No.153

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu mengganti

Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 8 ayat

(4), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), Pasal 20 ayat (3),

dan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907;

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PERPRES 137/2015 — RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
amendment UU 12/2016 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015
amendment UU 14/2015 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DIUBAH OLEH
UU 12/2016 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015
PMK /2016 — PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL
PMK /2016 — Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku
PMK /2016 — RINCIAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL
Referensi Silang (4)
UU 12/2016 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015
UU 14/2015 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERPRES 137/2015 — RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UU 14/2015 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA [Pasal 21 ayat (5)]