Pasal 4

(1) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

• rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada

Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan

• rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

(2) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dirinci menurut

organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, fungsi,

subfungsi, program, kegiatan, jenis belanja, sumber

dana, dan prakiraan maju sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Presiden ini.

(3) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian

Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci menurut

organisasi, unit organisasi, fungsi, program, kegiatan,

jenis belanja, dan sumber dana, termasuk anggaran

program pengelolaan subsidi, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.