Pasal 30

(1) Kementerian harus menyusun proses bisnis yang

menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan

efisien antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Menteri.