Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan;

• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di

bidang perlindungan hak perempuan;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang perlindungan hak perempuan;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

perlindungan hak perempuan;

• penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan

korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;

• penyusunan data perlindungan hak perempuan;
• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hak

perempuan;

• pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Perlindungan

www.peraturan.go.id

2020, No. 133 -9-

Hak Perempuan; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak