Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang partisipasi

masyarakat;

• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di

bidang partisipasi masyarakat;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang partisipasi masyarakat;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

partisipasi masyarakat;

• penyusunan data partisipasi masyarakat;

• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi

masyarakat;

• pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat; dan

www.peraturan.go.id

2020, No. 133 -8-

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan