Pasal 7

(1) Pemerintah melakukan pembayaran atas pengalihan

prasarana untuk setiap tahapan pembangunan pada

setiap Lintas Pelayanan yang telah selesai dibangun

oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pembayaran atas pengalihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan secara bertahap atau

sekaligus sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang dituangkan di dalam

perjanjian.

(3) Dalam rangka pembayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri Perhubungan

mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Belanja

Kementerian Perhubungan.

(4) Dalam rangka pengalokasian anggaran Belanja

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri

Keuangan memberikan persetujuan kontrak tahun

jamak (multiyears contract) berdasarkan usulan

Menteri Perhubungan.

(5) Periode waktu persetujuan kontrak tahun jamak

(multiyears contract) yang diberikan oleh Menteri

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

adalah sejak PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

www.peraturan.go.id

2016, No.154 -6-

melaksanakan penugasan.

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi

sebagai berikut: