Pasal 42

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana

diatur dalam Peraturan Presiden ini.

(2) Pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia oleh

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh Menteri.

www.peraturan.go.id

2019, No.180 -24-

(3) Pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia oleh

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri

menetapkan pedoman pengawasan penggunaan

Bahasa Indonesia.

(5) Dalam rangka pengawasan penggunaan Bahasa

Indonesia di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Pemerintah Daerah menetapkan peraturan daerah

dengan mengacu pada pedoman pengawasan

penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud

pada ayat (4).