Pasal 25

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan

administrasi publik di instansi pemerintahan.

(2) Bahasa Indonesia dalam pelayanan administrasi

www.peraturan.go.id

2019, No.180 -12-

publik di instansi pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan dalam:

• komunikasi antara penyelenggara dan penerima

layanan publik;

• standar pelayanan publik;

• maklumat pelayanan; dan

• sistem infomasi pelayanan.

(3) Dalam hal diperlukan untuk mempermudah

pemahaman masyarakat penerima layanan publik,

pelayanan administrasi publik di instansi

pemerintahan dapat menggunakan Bahasa Daerah

dan/atau Bahasa Asing sebagai padanan atau

terjemahan Bahasa Indonesia.

(4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap

padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penggunaan Bahasa Indonesia menjadi

rujukan utama.

Bagian Ketujuh

Nota Kesepahaman atau Perjanjian